Pencalonan wakil presiden
Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU.[107] Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandatangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:[108]
Pasangan ini, yang dalam bahasa sehari-hari disebut oleh media Indonesia sebagai Mega–Pro, memperoleh 27% suara dan kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan pasangannya, ekonom Boediono.[109] Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada 25 Juli 2009 tidak jauh berbeda dengan hasil quick count. Megawati dan Prabowo tak hadir saat pengumuman penghitungan resmi tersebut padahal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan setiap pasangan calon untuk hadir dalam menentukan hasil resmi pemilihan presiden.[110]
Pada bulan November 2011, Prabowo Subianto mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Presiden 2014.[12] Survei yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)[111] dan oleh Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2012[112] memberinya keunggulan, namun para pengamat dan aktivis meragukan hasil survey tersebut.[113]
Pada bulan Maret 2012, Gerindra menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2014.[114] Slogan partai tersebut kemudian diubah menjadi "Gerindra Menang Prabowo Presiden".[115] Prabowo Subianto mengatakan dia akan menjalankan pemerintahan yang ramah investasi jika dia menang dan Indonesia membutuhkan lebih banyak eksplorasi energi. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa ia telah melakukan kontak erat dengan serikat pekerja dan yakin bahwa meningkatnya ketidakpuasan pekerja dapat diatasi dengan anggaran nasional yang bijaksana.[116] Ia berjanji akan menggunakan efisiensi gaya militer untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur yang tertunda secara kronis, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah terpencil di nusantara dengan meningkatkan produktivitas pertanian.[117] Pilar lain dari platform Prabowo adalah bahwa ia sangat sekuler, dan partainya berencana melindungi hak-hak kelompok agama minoritas di negara mayoritas Muslim tersebut.[117]
Berdasarkan berbagai hitung cepat setelah Pemilu legislatif 9 April, Gerindra berada di posisi ketiga, menempatkan Prabowo Subianto sebagai salah satu dari dua calon presiden terkemuka pada pemilu yang akan diadakan pada tanggal 9 Juli, selain Gubernur Jakarta, Joko Widodo.[118] Pada hari Selasa, 20 Mei 2014, Golkar, bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB), secara resmi mendukung Prabowo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014; koalisi mengumpulkan 48,9% suara dan 52,1 kursi di parlemen.[119] Sehari sebelumnya, Prabowo telah memilih mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sebagai pasangan wakil presidennya.[120]
Pada tanggal 22 Juli 2014, hari ketika KPU mengumumkan penghitungan resminya, Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pencalonan setelah bersikeras untuk menang sejak penghitungan cepat pertama dirilis, meskipun mayoritas menunjukkan bahwa Jokowi unggul. Ia mengaitkan penarikan diri ini dengan “kegagalan Indonesia dalam menjalankan tugasnya terhadap demokrasi” karena “kecurangan besar-besaran yang terstruktur dan sistematis”[121] dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami untuk menolak pemilihan presiden dan menyatakannya inkonstitusional".[122] Pidatonya yang disiarkan secara langsung menyiratkan bahwa ia akan menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi.[121] Laporan selanjutnya menunjukkan adanya kebingungan mengenai apakah Prabowo Subianto mengundurkan diri dari pemilu atau sekadar menolak penghitungan suara.[123]
Menurut Douglas Ramage dari Bower's Asia Group yang berbasis di Jakarta, ini adalah pertama kalinya sejak Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998, legitimasi suatu pemilu dipertanyakan; dia menyatakan bahwa Indomesia telah memasuki "wilayah yang belum dipetakan".[122] Legalitas gugatan terhadap Prabowo Subiantoro patut dipertanyakan, karena jika ia mengundurkan diri, ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden.[122] Jika dia bisa membuat gugatan tersebut, menurut The Jakarta Post, jarak antara keduanya sudah cukup untuk membuat gugatan tersebut menjadi sulit diproses.[124] Berdasarkan undang-undang pemilu presiden, Prabowo bisa menghadapi hukuman enam tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah ($10 juta) jika mengundurkan diri.[121][122] Malamnya, Joko Widodo resmi diumumkan sebagai presiden dan mulai mendapat ucapan selamat dari para pemimpin dunia.[125]
Setelah pengumuman tersebut, nilai Rupiah Indonesia turun sebesar 0,3%, dan JSX Composite turun sebesar 0,9%.[123] Para pengamat membantah tuduhan kecurangan yang dilontarkan oleh Prabowo, dan berpendapat bahwa pemilu tersebut “secara umum adil dan bebas”; Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan yang signifikan", dan mundurnya Prabowo hanya mencerminkan "sikap nyata para elit, yang belum siap menerima kekalahan".[126] Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak klaim kecurangan yang diajukam olehnya, dan membenarkan kekalahannya dalam pemilu.[127]
Pada 12 April 2018, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia akan ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2019 jika ia dapat memperoleh dukungan yang cukup dari partai politik lain.[128] Media di Indonesia sempat berspekulasi apakah Prabowo Subianto akan menjadi calon presiden atau "king-maker" yang memberikan dukungannya kepada calon lain.[129] Kakak laki-laki Prabowo, Hashim, pada Maret 2018 mengatakan faktor kesehatan dan logistik harus dipertimbangkan sebelum partai mengumumkan calon presiden.[130]
Pada bulan April 2018, John McBeth melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Prabowo Subianto, yang puncaknya adalah usulan pasangan gabungan Jokowi-Prabowo untuk pemilu 2019. Luhut dilaporkan kehilangan semangatnya setelah Prabowo diduga menyatakan ingin memimpin militer dan mendapatkan tujuh kursi di kabinet baru.[131] Fadli Zon membantah Luhut dan menyatakan bahwa Prabowo hanya membahas politik, dan mengeklaim bahwa mereka hanya berbicara tentang langkah ekonomi Eropa dengan tujuan untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Pejabat Gerindra Andre Rosiade pun menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.[132]
Pada tanggal 10 Agustus 2018, Prabowo Subianto mendaftar di kantor KPU untuk pemilihan presiden tahun 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.[14] Partai Demokrat pada awalnya menginginkan agar Prabowo Subianto memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pasangannya.[133] Setelah pemilu, 'penghitungan cepat' yang dilakukan di TPS oleh lembaga-lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah menunjukkan bahwa Jokowi menang dengan selisih sekitar 10%, namun Prabowo Subianto mengeklaim kemenangan, dan bersikeras bahwa penghitungan sebenarnya yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa ia memperoleh 62% suara. pemungutan suara.[134] Klaimnya yang tidak berdasar mengenai kecurangan yang meluas mendorong para pendukungnya melakukan protes di Jakarta, yang mengakibatkan kerusuhan yang menyebabkan delapan orang tewas dan 737 orang luka-luka.[135][136] Mahkamah Konstitusi pada Juni 2019 dengan suara bulat menolak permohonan banding Prabowo terhadap hasil pemilu.[137]
Pada tanggal 14 Juli 2019, Prabowo akhirnya mengakui kekalahannya kepada Jokowi dalam perjalanan kereta api di MRT Jakarta, mengucapkan selamat kepada Jokowi dan meminta maaf karena mengkritiknya selama masa kampanye. Namun, hal ini menambah kritik dari para pendukungnya yang kesal yang menyatakan bahwa Prabowo harus tetap menjadi bagian dari oposisi.[138][139] Partainya sendiri, Gerindra, akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju milik Jokowi pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Prabowo sendiri ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019, sehingga bergabung dengan kabinet Jokowi.[140][141]
Pada tanggal 7 Januari 2023, Prabowo Subianto kembali meluncurkan kampanye presiden ketiganya untuk Pemilihan Presiden 2024.[142] Ia mencalonkan diri sebagai presiden, bersama dengan Gibran Rakabuming Raka (putra tertua Joko Widodo, Presiden Indonesia dan rival Prabowo sebelumnya), sebagai calon wakil presidennya. Baik dia maupun Gibran mendaftar di kantor KPU pada 25 Oktober 2023 dengan dukungan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.[143] Baik dia maupun pencalonan Gibran digugat di Mahkamah Konstitusi karena persyaratan usia. Dalam kasus Prabowo, ia digugat karena usianya yang sudah lanjut (Prabowo berusia 71 tahun saat mengumumkan pencalonannya) dan telah mengumumkan pencalonannya untuk ketiga kalinya.[144] Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak gugatan tersebut.[145]
Pada bulan November 2023, Prabowo Subianto menyerukan “penyeimbangan kembali” dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memandang ke arah Barat; sekarang mereka harus belajar dari Timur seperti Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.[146] Prabowo menyambut baik gagasan Indonesia bergabung dengan BRICS jika hal tersebut menguntungkan perekonomian Indonesia, dengan alasan sifat BRICS sebagai blok ekonomi, bukan blok geopolitik.[147]
Pada 14 Februari 2024, dalam laporan tidak resmi, Prabowo berhasil memimpin tiga jalur suara dengan memperoleh 58% suara.[148] Hal ini berujung pada pernyataan The New York Times yang menulis bahwa demokrasi di Indonesia terancam ditinggalkan.[148] Prabowo kemudian memenangkan penghitungan cepat yang dilakukan oleh semua survei dan menyerukan persatuan sambil berjanji menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan membentuk pemerintahan yang akan dipimpin oleh “putra dan putri terbaik Indonesia”.[149] Meski begitu, ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tenang namun hati-hati menunggu hasil resmi dari KPU.[149]
Pada tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kemenangan Prabowo, setelah memperoleh lebih dari 96 juta suara. Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming, dilantik pada 20 Oktober 2024.[150]
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hukum terhadap hasil pemilu presiden, sehingga KPU dapat menyatakan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.[151][152][153]
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Joko Widodo.[140] Ia dibantu oleh Wahyu Sakti Trenggono sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Menurut Jokowi, Prabowo mendapat jabatan itu karena "Memang dia punya banyak pengalaman di sana".[154] Jokowi mengklarifikasi bahwa keputusannya menunjuk Prabowo adalah untuk membangun “demokrasi yang berdasarkan gotong royong” dan mengatakan itu demi kebaikan negara,[155] sedangkan Prabowo menyatakan keinginannya untuk menjabat dan keputusannya menerima pengangkatan tersebut adalah demi menjaga persatuan bangsa.[156]
Tak lama setelah pelantikannya, Prabowo Subianto mulai menganjurkan doktrin "perang rakyat total" untuk pertahanan negara Indonesia.[157] Menyadari hal tersebut, ia membentuk Komponen Cadangan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan menunjuk presenter TV, Deddy Corbuzier sebagai duta komponen cadangan untuk menggenjot rekrutmen.[158]
Mengingat sebagian alutsista TNI sudah tua, maka upaya untuk terus memodernisasi kemampuan militer dilakukan oleh Prabowo. Ia meyakini perencanaan jangka panjang dengan asumsi anggaran pertahanan dikunci sebesar 0,8% PDB Indonesia akan memungkinkan Indonesia membeli senjata tercanggih dan juga membangun industri pertahanan dalam negeri.[159] Rencana yang mencuat ke publik tak lama setelah tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala (402) menjadi perdebatan hangat karena angka yang diajukan mencapai Rp.1,700 triliun atau Rp.68 triliun per tahun.[160]
Kepastian anggaran pertahanan ini dimanfaatkan Prabowo untuk membeli alat utama persenjataan canggih yang belum pernah dimiliki TNI. Ia berencana untuk memperluas kemampuan produksi amunisi dalam negeri Indonesia secara besar-besaran, karena kapasitas produksi Indonesia hanya 450 juta butir amunisi per tahun, meskipun terdapat permintaan satu miliar butir amunisi setiap tahunnya.[161] Untuk Angkatan Udara Indonesia, Prabowo ingin memperkuat militer Indonesia dengan mengakuisisi pesawat tempur baru seperti General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale dari AS dan Prancis[162] sekaligus membeli pesawat angkut baru seperti Airbus A400M Atlas dan yang lebih baru Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Untuk Angkatan Laut Indonesia, Prabowo menandatangani kontrak untuk kombatan permukaan yang lebih baru seperti Arrowhead 140 dan FREMM[163][164] sambil menjajaki kemungkinan produksi lokal pada kapal selam kelas Scorpène di bawah PAL Indonesia.[165] Ia juga memesan 500 Pindad Maung kendaraan utilitas ringan pada tahun 2020.[166]
Ia juga memimpin upaya renegosiasi mengenai pembayaran program pesawat tempur KAI KF-21 Boramae setelah pendahulunya, Ryamizard Ryacudu menghentikan pembayaran saham Indonesia dalam program tersebut.[167] Ia kemudian menghadiri peluncuran prototipe pesawat tersebut bersama dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mewakili Indonesia.[168]
Pada tanggal 20 April 2022, bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Prabowo memperkuat industri pertahanan Indonesia dengan melakukan konsolidasi PT Len, Pindad, PAL Indonesia, Dirgantara Indonesia dan PT Dahana menjadi satu holding, Defend ID.[169]
Kepresidenan (2024–sekarang)
Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 dengan 58,59% suara melawan dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantikan sebagai presiden Indonesia. Pada usia 73 tahun, tiga hari pada hari pelantikan, Prabowo menjadi orang tertua yang menjadi presiden Indonesia, sedangkan pasangannya, Gibran, menjadi orang termuda yang menjabat wakil presiden Indonesia pada usia 37 tahun, 19 hari. Dalam pidato pengukuhannya, Prabowo berjanji untuk mengatasi tantangan internal seperti korupsi yang meluas, yang terus menghambat pembangunan negara. Selain itu, ia menyatakan berminat untuk meningkatkan swasembada Indonesia, dengan fokus pada reformasi ekonomi dan penguatan industri nasional.[208]
Pedagang pasar (APPSI)
Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) adalah organisasi nirlaba yang melakukan advokasi untuk kesejahteraan pedagang di pasar tradisional Indonesia. Prabowo terpilih menjadi presiden APPSI pada tahun 2008.[94] Sebagai ketua umum, Prabowo kerap meminta pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jarak agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu diabaikan, sehingga ketika pasar modern didirikan, pemilik modal pedagang pasar tersebut harus rela dibubarkan karena dibongkar,” kata Prabowo.[95]
Pencak silat adalah salah satu seni bela diri tradisional Indonesia. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) mengawasi regulasi olahraga di Indonesia, membina atlet, dan menyelenggarakan turnamen. Prabowo terpilih sebagai presiden IPSI pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada tahun 2012 untuk masa jabatan ketiga berturut-turut.[96]
Pada SEA Games 2011 di Jakarta, olahraga pencak silat berhasil menjadi juara umum dengan menjuarai 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.[97] Kepemimpinan Prabowo sangat mengesankan di Asian Games 2018, dimana pencak silat berhasil menyumbang 14 dari 31 medali emas yang diraih kontingen Indonesia. Prabowo Subianto juga merupakan Presiden Federasi Pencak Silat Internasional (IPSF).[98]
Prabowo dikenal gemar mengirimkan talenta-talenta Indonesia ke luar negeri dan juga menawarkan jabatan tinggi kepada mereka yang sudah lulus. Salah satu contohnya adalah Sudaryono, sekretarisnya, alumnus SMA Taruna Nusantara yang berangkat ke Jepang untuk belajar atas biaya Kementerian Pertahanan, namun ditolak saat melamar bergabung dengan Angkatan Laut Indonesia. Ia mengajak Sudaryono untuk bergabung dan mendapatkan posisi penting di lingkaran dalam. Selain itu, ia juga berhasil membujuk Dirgayuza yang hampir memulai karirnya di Australia untuk bergabung dengan Gerindra.[99]
Layanan Advokasi Indonesia untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) wilayah Nusa Tenggara Timur menilai Prabowo berperan besar dalam bebasnya Wilfrida Soik dari hukuman mati di Pengadilan Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.[100] Prabowo menunjuk pengacara Malaysia Tan Sri Mohammad Syafei untuk membela Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan TKI asal Nusa Tenggara Timur yang dikirim secara ilegal. Wilfrida dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya, Yeap Seok Pen, pada 7 Desember 2010.[101]
Menggunakan koneksinya dengan Presiden Soeharto, Prabowo Subianto dan saudaranya berupaya membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990an. Hashim tidak berhasil menekan Goenawan Mohamad untuk menjual majalah Tempo miliknya yang dikenal blak-blakan. Prabowo pernah mengundang tokoh agama, Abdurrahman Wahid, ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatkan dia untuk tetap berpegang pada agama dan menjauhi politik, atau Abdurrahman Wahid akan menghadapi tindakan yang tidak diinginkan jika dia terus menerus menentang presiden. Ia kemudian memperingatkan intelektual Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk mengundurkan diri dari KIPP, unit pemantau pemilu yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad. Tindakannya dikecam oleh Panglima ABRI, Feisal Tanjung sebagai tindakan yang "jelas inkonstitusional".[104]
HUT Perindo, Hary Tanoe Bicara Perjuangan Prabowo dan Trump Jadi Presiden
Ketua Majelis Persatuan Perindo, Hary Tanoesoedibjo, bicara perjuangan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump hingga Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, akan didampingi oleh empat ajudan baru yang merupakan perwira berprestasi dari TNI-Polri. Keempat ajudan ini dipilih sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016.
Informasinya, mereka yang terpilih adalah Kolonel Pnb Dr. Anton Pallaguna dari TNI AU, Kolonel Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Letkol (P) Romi Habe Putra dari TNI AL, dan Kombes Ahrie Sonta dari Polri.
Keempat ajudan Prabowo Subianto tetap mempertahankan status keanggotaannya di TNI-Polri. Berdasarkan aturan tersebut, mereka akan menerima gaji yang disesuaikan dengan pangkat dan golongan di instansi masing-masing.
Hal ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Permensesneg 12 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa ajudan presiden tidak kehilangan status keanggotaan di satuan mereka.
Gaji Ajudan Presiden yang berasal dari TNI akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024, yang mengatur besaran gaji pokok perwira menengah TNI.
Gaji pokok seorang kolonel, misalnya, berada di kisaran Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000 per bulan, belum termasuk tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, untuk ajudan yang berasal dari Polri, besaran gajinya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024, di mana gaji pokok seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) sama seperti perwira menengah TNI, yaitu di kisaran Rp 3.446.000 hingga Rp 5.663.000 per bulan.
Selain gaji pokok, ajudan presiden akan menerima tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 untuk anggota TNI, dan Perpres Nomor 103 Tahun 2018 untuk Polri.
Besaran tukin terkecil anggota TNI berada di angka Rp 1.968.000, sementara tukin terbesar untuk perwira tinggi seperti KSAD, KSAL, dan KSAU bisa mencapai Rp 37.810.500.
Bagi perwira Polri, tukin terkecil berada di angka Rp 1.968.000, sementara untuk jabatan tinggi seperti Wakapolri, bisa mencapai Rp 34.902.000.
Dengan fasilitas dan tunjangan yang cukup besar, ajudan Prabowo Subianto diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Peran dalam kejatuhan Soeharto
Kurang dari tiga bulan setelah pengangkatannya sebagai Panglima Kostrad, pada hari pertama kerusuhan Mei 1998, Prabowo Subianto mendesak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Wiranto, untuk mengizinkan dia membawa unit Cadangan Strategisnya dari luar Jakarta ke kota untuk membantu memulihkan ketertiban.[44] Ratusan orang yang dilatih oleh Kopassus (mantan komando Prabowo) diterbangkan dari Dili ke Yogyakarta dengan pesawat carteran, dan kemudian ke Jakarta dengan kereta api.[45] Prabowo Subianto secara terbuka mendesak masyarakat Indonesia untuk bergabung dengannya melawan “pengkhianat bangsa”.[46] Pada pagi hari tanggal 14 Mei, pasukan Kopassus mengawal preman muda dari Lampung di Sumatera bagian selatan menuju ibu kota.[47] Oleh karena itu, Prabowo Subianto dituduh menggunakan para kenalannya di komando sebelumnya untuk mengimpor dan menciptakan masalah, sementara Wiranto menolak memberikan izin kepada komando Prabowo saat ini, Kostrad, untuk memadamkan masalah yang ada, sejalan dengan taktik klasik Jawa untuk menimbulkan kekacauan guna menyaingi dan/atau merebut kekuasaan.[45]
Pasukan di bawah komando Prabowo menculik dan menyiksa setidaknya sembilan aktivis demokrasi pada bulan-bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 di Indonesia.[48] Dalam salah satu kesaksian Andi Arief, seorang mantan tahanan, ia bercerita tentang penyiksaan selama berhari-hari di sebuah lokasi yang tidak diketahui letaknya, diduga sebuah kamp militer yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan mata tertutup, dan dipaksa untuk menjawab pertanyaan berulang-ulang, terutama mengenai aktivitas politik mereka. Penganiayaan tersebut termasuk dipukul, diteror secara fisik dan mental, serta disetrum.[49] Meskipun begitu, pada tahun 2009, dua dari sembilan orang tersebut menjadi kandidat Gerindra, partai politik yang mendukung Prabowo, dan seorang lagi menjabat sebagai penasihat medianya.[50] Pada tahun 2024, enam dari sembilan orang yang diculik (termasuk Arief) bekerja untuk Prabowo dan mendukungnya untuk menjadi presiden.[51] Prabowo Subianto juga dicurigai mengorganisir penculikan 13 orang aktivis lainnya (semuanya masih "hilang") antara Februari 1997 dan Mei 1998.[52]
Investigasi yang dilakukan selanjutnya terhadap kerusuhan bulan Mei mengungkapkan bahwa kekerasan di Jakarta adalah hasil pergulatan internal elit militer untuk menjadi penerus Suharto.[53] Banyak yang percaya bahwa Prabowo Subianto, sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), berusaha menjadi penerus mertuanya dan mendambakan posisi Panglima Angkatan Bersenjata yang dijabat oleh Jenderal Wiranto, yang diunggulkan untuk menggantikan Soeharto. Bersama Panglima Komando Operasi Jakarta Raya (Pangkoops Jaya) Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Prabowo Subianto bertujuan untuk meneror penentang pemerintah dan menunjukkan bahwa Wiranto adalah "seorang komandan yang tidak kompeten dan tidak dapat mengendalikan kekacauan".[54][55] Selama bulan Agustus dan September, tim pencari fakta mewawancarai Prabowo Subianto, Sjafrie, dan komandan militer lainnya mengenai pergerakan mereka selama kerusuhan Jakarta. Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia tidak yakin dengan persisnya pergerakan pasukan militer di ibu kota dan menyerahkan hal tersebut kepada Sjafrie.[56] Dalam laporan akhirnya, tim pencari fakta menduga bahwa, pada malam tanggal 14 Mei, Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa tokoh TNI dan tokoh sipil di Markas Kostrad untuk membahas pengorganisasian kekerasan.[57] Namun hal ini kemudian dibantah oleh beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pengacara hak asasi manusia terkemuka Adnan Buyung Nasution dan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta, Bambang Widjojanto.[58] Kesaksian selanjutnya dari Prabowo Subianto[59] pada tahun-tahun setelah penyelidikan bertentangan dengan laporan tim dan menimbulkan skeptisisme terhadap tuduhan tim.[60]
Kehidupan awal dan keluarga
Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001), berasal dari Gombong, Kabupaten Karanganyar (Sekarang wilayah Kebumen). Ia adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai mantan Menteri Perekonomian pada masa Presiden Soekarno dan menteri Riset dan Teknologi pada Soeharto.[25] Sumitro menamai Prabowo dengan nama adik laki-lakinya sendiri yang terbunuh dalam insiden melawan Pasukan Jepang di Lengkong, Tangerang selama Revolusi Nasional Indonesia.[26] Ibunda Prabowo, Dora Marie Sigar (1919–2008), adalah seorang Kristen Protestan Minahasa, yang berasal dari keluarga Sigar-Maengkom di Langowan, Sulawesi Utara.[27] Mereka menikah di Utrecht, Belanda.[28]
Prabowo Subianto memiliki dua kakak perempuan, Bianti Djiwandono yang lahir pada tahun 1946, dan Maryani Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1948.[28] Adik laki-laki satu-satunya, Hashim Djojohadikusumo, lahir pada tahun 1953.[28] Kakak sulung Prabowo, Bianti, menikah dengan Sudrajad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993 hingga 1998, sedangkan adiknya, Maryani, menikah dengan pengusaha ekspatriat asal Prancis, Didier Lemaistre yang meninggal pada 2018.[28] Adik laki-laki Prabowo, Hashim, adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan aset tersebar di seluruh dunia mulai dari Indonesia hingga Eropa dan Amerika Utara. Karena pengasingan politik ayahnya akibat perbedaan pendapat dengan Sukarno pada tahun 1960-an, mereka hidup dalam pengasingan terutama di negara-negara seperti Swiss, Singapura, Thailand, Malaysia dan Inggris, sehingga Prabowo dan saudara-saudaranya memiliki latar belakang kosmopolitan.[29] Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia.[30] Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga tersebut tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School.[31] Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk akademi militer. Salah satu panutan Prabowo adalah Mustafa Kemal Atatürk, dan menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik.[26]
Sumitro sendiri berasal dari kalangan elite. Ayahnya, Margono Djojohadikusumo, adalah pendiri bank negara pertama Bank Negara Indonesia (BNI), pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang menyusun langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.[32]
Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945.
Prabowo dan Titiek memiliki seorang putra, Didit Hediprasetyo, yang tinggal di Boston sebelum menetap di Paris untuk mengejar karir di bidang desain fesyen. Meskipun putranya kurang tertarik pada politik, Prabowo Subianto adalah paman dari politisi Gerindra Budi Djiwandono, Aryo Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang bersama-sama akan meneruskan garis keturunan politik Djojohadikusumo.[33]
Pemberhentian dari militer
Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan presiden. Sore hari setelah pelantikan Habibie sebagai presiden, Prabowo Subianto meminta Habibie agar ia diangkat menjadi pimpinan Angkatan Darat menggantikan Wiranto. Namun, Habibie dan Wiranto justru memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad, dan keesokan harinya, mengumumkan pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berujung pada pemberhentian Prabowo. Ada dua versi bagaimana ini terjadi: versi pertama menyatakan bahwa Prabowo Subianto yang geram pergi ke Istana Kepresidenan sambil membawa pistol dan truk pasukan Kostradnya. Karena dihalangi masuk ke kantor Habibie, ia mendatangi Soeharto yang malah justru menegurnya.[61][62][63] Sementara itu, versi lain menyebutkan bahwa Prabowo diberhentikan dari jabatannya karena ia dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Habibie.[64] Dikatakan bahwa setelah pelantikan Habibie, Wiranto melaporkan bahwa terdapat pergerakan dari pasukan Kostrad yang terkonsentrasi di sekitar kediaman Habibie. Habibie kemudian memerintahkan untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya tepat sebelum matahari terbenam pada hari itu juga.[65][66][67] Bagaimanapun, Prabowo kemudian dikunjungi oleh Wiranto di rumahnya pada akhir pekan tanggal 23 atau 24 Mei dan kemudian ditugaskan kembali ke peran non-tempur di Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Bersenjata di Bandung.[68]
Setelah penyelidikan ABRI, pada bulan Agustus 1998, Dewan Kehormatan Perwira memutuskan bahwa Prabowo bersalah karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan sembilan aktivis anti-Soeharto pada tahun 1998.[69] Prabowo Subianto mengaku bertanggung jawab atas penculikan sembilan aktivis tersebut,[70] dan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer pada bulan November.[71] Dia dan Wiranto membantah pemecatan itu akibat tindakan disiplin.[72] Kemudian dia pergi ke pengasingan sukarela di Yordania[72] di mana dia mengenal Raja Abdullah II muda yang baru di negara itu sebagai sesama komandan pasukan khusus.[70] Dalam wawancara dengan majalah Asiaweek pada tahun 2000, Prabowo Subianto berkata, "Saya tidak pernah mengancam Habibie. Saya tidak berada di balik kerusuhan. Itu kebohongan besar. Saya tidak pernah mengkhianati Soeharto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati negara saya. Ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan saya kambing hitam, mungkin untuk menyembunyikan keterlibatan mereka."[69] Kelompok hak asasi manusia telah lama mempertanyakan kelayakan Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dengan menyatakan bahwa ia diberhentikan dari Angkatan Darat pada bulan Agustus 1998[a] karena "salah menafsirkan perintah" dalam penculikan aktivis demokrasi. Meskipun pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi militer, para pengamat telah lama meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi kudeta yang membuat Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad, memberikan perintahnya.[73]
Sebagai Calon Presiden di tahun 2014, masa lalu Prabowo mendapat sorotan baru, dan banyak organisasi yang menyerukan agar dia mundur. Pada 19 April, ia dikritik oleh penyair besutan Fahmi Habcyi yang menghubungkannya dengan hilangnya penyair legendaris Widji Thukul dan mendesaknya untuk mengembalikan Thukul karena istrinya sangat terpukul atas menghilangnya suaminya.[74] Koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, dan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG), yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada 7 Mei 2014 untuk mendesak komisi tersebut menyelidiki kembali Prabowo Subianto.[75] Laporan tanggal 27 Juni 2014 mengindikasikan bahwa seorang jurnalis investigasi, Allan Nairn, telah diancam akan ditangkap "karena mengungkap peran mantan jenderal tersebut dalam pelanggaran hak asasi manusia."[76]
Saat debat capres 2024 tanggal 12 Desember 2023, secara tersirat Prabowo mengaku telah melakukan penculikan Budiman Sudjatmiko, yang merupakan pelanggaran HAM, kemudian Sudjatmiko menjadi salah satu juru bicaranya.[77] Sebelum debat, Prabowo juga mengaku kepada Sudjatmiko, bahwa dirinya telah membebaskan seluruh aktivis yang diculiknya namun tidak mengetahui nasib mereka setelah dibebaskan.[78] Menjelaskan keputusannya, Budiman mengklaim orang-orang berubah setelah 25 tahun, baik dia maupun Prabowo “bergerak ke tengah.”[51] Maria Catarina Sumarsih, yang putranya ditembak mati dalam penembakan Semanggi pada 13 November 1998, mengatakan bahwa Prabowo bertanggung jawab atas tragedi tersebut.[79]
Setelah keluar dari militer, Prabowo Subianto bergabung dengan bisnis adiknya Hashim Djojohadikusumo. Ia membeli Kiani Kertas, sebuah perusahaan pulp kertas dan perkebunan yang berbasis di Mangkajang, Kalimantan Timur.[80] Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto.[80] Saat ini, Grup Nusantara milik Prabowo menguasai 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang diusung Prabowo antara lain adalah Nusantara Energy (minyak dan gas alam, batu bara), Tidar Kerinci Agung (perkebunan kelapa sawit), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).[81]
Prabowo Subianto mengganti nama Kiani Kertas menjadi Kertas Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan merupakan bagian dari Nusantara Energy. Ia menguasai area seluas 3.400 hektar yang digunakan untuk pabrik kertas, perumahan karyawan, sekolah swasta, dan berbagai fasilitas perusahaan.[82] Kiani telah dianugerahi status ISO 900–2005 sebagai salah satu perusahaan manajemen kualitas tertinggi. Kiani Kertas dikabarkan mengalami kesulitan keuangan, dan pada awal tahun 2014, para pekerja turun ke jalan untuk menuntut upah mereka yang belum dibayarkan selama lima bulan.[83]
Prabowo Subianto adalah calon presiden terkaya pada pemilu 2009, dengan kekayaan Rp 1,5 triliun (sekitar US$150 juta) dan US$7,5 juta.[84]
Pada tahun 2007, PT Ridlatama, yang mayoritas pemangku kepentingannya adalah Churchill PLC yang berbasis di Inggris, melakukan survei geografis di Kalimantan bagian timur untuk mencari batubara. Dua bulan setelah survei membuahkan hasil positif, pejabat Kutai Timur memberikan izin pertambangan kepada Nusantara Energy (anak perusahaan Grup Nusantara, konglomerat milik keluarga Prabowo) untuk beroperasi di wilayah yang disurvei Ridlatama. Pada tahun 2010, izin Ridlatama dicabut, yang secara efektif menyelesaikan pengambilalihan operasi Churchill oleh Nusantara. Churchill mengajukan banding ke Mahkamah Agung Indonesia namun kalah dalam kasus tersebut. Pada tahun 2012, Churchill mengajukan kasus terhadap pemerintah Indonesia di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi, menuntut kompensasi sebesar $2 miliar. Indonesia berpendapat bahwa ICSID tidak mempunyai wewenang untuk melakukan arbitrase. Pada tahun 2014 ICSID memutuskan bahwa mereka mempunyai kewenangan dan kasus tersebut masih berjalan.[85][86][87][88]
Pada tahun 2014, Bupati Kutai Timur, Isran Noor, secara terbuka mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.[89] Dia juga mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap Churchill, dengan tuduhan bahwa Churchill memalsukan izinnya.[90]
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) didirikan pada tahun 1973 untuk mengadvokasi hak-hak petani. Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden HKTI pada 5 Desember 2004,[91][92] dan dia diangkat kembali pada tahun 2010 untuk masa jabatan kedua.[93]
Prabowo Subianto adalah politikus Indonesia yang sebelumnya berkarier sebagai prajurit TNI dan pengusaha. Saat ini, dia menduduki jabatan publik sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Sejak didirikannya pada 2008, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dirinya sempat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009 dan calon presiden pada Pilpres 2014 serta Pilpres 2019.
Nama Lengkap: Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Kelahiran: Jakarta, 17 Oktober 1951
Partai: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Prabowo Subianto Djojohadikusumo (EYD V: Prabowo Subianto Joyohadikusumo; lahir 17 Oktober 1951) adalah politikus, pengusaha, dan jenderal purnawirawan TNI yang tengah menjabat sebagai Presiden Indonesia kedelapan sejak 20 Oktober 2024. Ia merupakan presiden ketiga Indonesia yang memiliki latar belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Prabowo digambarkan sebagai nasionalis sayap kanan.[3][4][5]
Prabowo Subianto lulus dari AKABRI (kini Akademi Militer) pada tahun 1974 dan terutama bertugas di Pasukan Khusus (Kopassus) hingga ia ditunjuk untuk memimpin Komando Cadangan Strategis (Kostrad) pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari militer dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia.[6][7][8][9][10]
Pada awal tahun 2008, lingkaran dalam Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dalam Pemilihan Presiden 2009, ia gagal mencalonkan diri sebagai wakil presiden sebagai pasangan Megawati Soekarnoputri.[11] Ia ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2014[12] dan dikalahkan oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo. Kekalahan ini awalnya ia tolak.[13] Ia kembali gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada 2019 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya dan dengan dukungan dari Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD) dan Partai Berkarya.[14][15] Penolakannya untuk menerima hasil tersebut membuat para pengikutnya melancarkan protes yang memicu kerusuhan mematikan di Jakarta.[16] Namun, setelah melalui kontestasi yang sengit, Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan untuk periode 2019 hingga 2024.[17]
Pada 10 Oktober 2021, Gerindra mengumumkan Prabowo sebagai calon mereka pada Pemilihan Presiden Indonesia 2024.[18] Pada 12 Agustus 2022, Prabowo Subianto mengumumkan menerima pencalonan Gerindra untuk mengikuti pemilu presiden 2024.[19] Prabowo menyatakan kemenangannya dalam pemilu pada tanggal 14 Februari, karena jajak pendapat tidak resmi awal menunjukkan bahwa ia unggul pada putaran pertama pemungutan suara.[20] Pada tanggal 20 Maret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasilnya dan menyatakan dia sebagai presiden terpilih Indonesia.[21] Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan statusnya pada 22 April 2024.[22][23][24] Prabowo dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024.
Program lumbung pangan
Pada tahun 2020, Prabowo ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi ujung tombak program lumbung pangan nasional (food estate). Alasan Jokowi menunjuk Prabowo adalah karena sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga berperan penting dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti lumbung pangan. [170] Meskipun Prabowo terpilih sebagai pemimpin proyek, ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan hanya akan memainkan peran pendukung dalam proyek lumbung pangan, sementara Kementerian Pertanian akan memainkan peran utama, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan proyek ini. Hal ini mencerminkan sinergi antara sektor pertanian dan pertahanan dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional.[170]
